Wujudkan Pemerataan Energi, PLN dan Kementerian ESDM Nyalakan Harapan Warga Prasejahtera di Minahasa

KOMPAS.com – Upaya mewujudkan pemerataan akses energi terus dilakukan pemerintah. Melalui kolaborasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ratusan keluarga prasejahtera di Kabupaten Minahasa kini dapat menikmati listrik secara mandiri untuk pertama kalinya.

Sebanyak 112 keluarga di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Minahasa, menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus, dan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo pada Rabu (29/10/2025).

Program tersebut menjadi bagian dari inisiatif strategis “ Merdeka dari Kegelapan” yang menyasar masyarakat prasejahtera di seluruh pelosok Indonesia.

Salah satu penerima manfaat, Jolly Walangitan (59), tak kuasa menahan haru. Selama ini, ia dan keluarganya hanya bergantung pada sambungan listrik dari tetangga untuk menyalakan satu-dua lampu kecil di malam hari.

“Sekarang kami sudah punya listrik sendiri secara gratis. Kami bisa menikmati penerangan tanpa bergantung lagi pada orang lain. Terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri ESDM, dan PLN atas bantuan ini,” ujar Jolly dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (31/10/2025).

Baca juga: Tinjau PLTMG BMPP di Ambon, Wapres Gibran Dorong Akses Listrik di Wilayah Terpencil

Ia berharap, keberkahan serupa juga dirasakan oleh masyarakat lain di berbagai daerah yang belum memiliki akses listrik mandiri.

Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung penuh pemerataan akses energi.

Menurutnya, BPBL menjadi solusi konkret bagi masyarakat prasejahtera yang belum mampu melakukan pasang baru meski jaringan listrik sudah tersedia.

“Bapak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menegaskan agar tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kegelapan. PLN siap all out memastikan seluruh warga menikmati listrik sebagai hak dasar,” kata Darmawan.

Ia menambahkan, kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi fondasi bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami pastikan seluruh proses penyaluran BPBL berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran,” tutur Darmawan.

Baca juga: Tarif Listrik 2025 untuk Pelanggan Prabayar dan Pascabayar

Realisasi BPBL sapai 135.000 rumah tangga 

DOK. PLN Dalam sambutannya pada agenda 'Merdeka dari Kegelapan di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk memastikan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok Tanah Air.

Secara nasional, program BPBL telah menjangkau lebih dari 135.000 rumah tangga hingga September 2025, dari target 215.000 rumah tangga pada akhir tahun.

Rasio elektrifikasi Indonesia kini mencapai 98,53 persen, meninggalkan hanya sekitar 1,47 persen wilayah tanpa listrik—terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang menjadi fokus pemerintah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, program BPBL merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk menciptakan keadilan energi di seluruh Tanah Air.

Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah menikmati listrik paling lambat pada 2030.

Baca juga: Wajah Pendidikan: Cermin Retak Masa Depan Bangsa

“Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, hidup tanpa fasilitas yang layak. Mereka harus bisa sekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan yang memadai, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik. Begitu juga para nelayan, harus dapat bekerja dengan hasil yang terjaga dan bernilai tinggi,” ujar Bahlil.

Ia juga meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), serta PLN agar memprioritaskan pembangunan listrik di wilayah 3T.

Bahlil menegaskan bahwa anggaran telah tersedia dan daerah-daerah 3T harus diselesaikan terlebih dahulu.