Kuala Kencana Jadi Kota Modern Pertama di Tengah Hutan Tropis di Papua
Kota Kuala Kencana di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
KOMPAS.com- Kota Kuala Kencana yang didirikan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 5 Desember 1995 di area seluas 17.078 hektar di area Kabupaten Mimika, Papua Tengah, merupakan kota modern pertama di Indonesia yang dibangun di tengah hutan tropis.
Kota ini didirikan untuk mendukung operasional perusahaan serta mendukung perkembangan kota Timika dengan konsep “Kota Berwawasan Lingkungan”.
Kehadiran Kuala Kencana memberikan nuasa yang berbeda bagi warga Mimika. Memasuki kawasan Kuala Kencana, pengunjung akan disuguhi dengan suasana alam yang terjaga rapi. Pasalnya, tidak kabel-kabel dan tiang listrik yang malang melintang, karena semuanya tertanam dengan rapi di bawah tanah.
Di kiri-kanan jalan, tampak pepohonan yang menjadi bagian asli dari hutan tropis. Flora dan fauna yang pun dijaga sebagai aset kota yang berharga. Keragaman hayati ini dijaga oleh warga sekitar dan diawasi dengan ketat oleh petugas khusus.
Baca juga: Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 15 Desember 2023, Simak Persyaratannya
Kota ini dikelilingi dengan gedung perkantoran, fasilitas umum dan sosial, serta tempat ibadah di pusat kotanya.
Sementara, di tengah kota, berdiri sebuah patung rancangan Nyoman Nuarta yang menjadi ikon kota Kuala Kencana. Fasilitas dan keindahan ini dapat dinikmati oleh warga Kuala Kencana dan Warga Timika yang bermukim di kota tersebut.
General Superintendent Facilities Management PTFI Samsul Arifin menjelaskan, Kota Kuala Kencana telah berkontribusi positif terhadap perkembangan Timika.
"Salah satunya dengan kehadiran Instalasi Pengolahan Air atau Water Treatment Plant (WTP) yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Oktober 2023 sebagai upaya menyediakan sarana air bersih untuk masyarakat di Kota Timika," tutur Samsul melalui keterangan persnya, Rabu (6/12/2023).
Baca juga: Kementerian ESDM Sebut Perpanjangan Izin Freeport Masih Diproses
PTFI dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bekerja sama untuk mendukung sarana tersebut dengan total dana yang dikeluarkan mencapai 10 juta dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp 150 miliar.
Saat ini, fasilitas tersebut sedang dalam tahap uji coba dan akan dimanfaatkan sebagai fasilitas air bersih yang dapat mendukung kualitas hidup warga Kota Timika.
Kota Kuala Kencana sukses memadukan unsur keberlangsungan lingkungan (sustainability) serta kebutuhan kehidupan masa kini.
Selain itu, Kuala Kencana juga dijadikan sebagai benchmark pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur serta sempat menjadi lokasi lomba lari maraton dan jalan cepat saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
Baca juga: Bos Freeport Minta Kepastian Perpanjangan Kontrak
“Sampai saat ini, kami terus mengelola Kuala Kencana secara baik sebagai kota tambang modern di Indonesia bagian timur. Kami berharap kehadiran Kuala Kencana dapat selalu berkontribusi secara positif, bahkan bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi ke depannya,” kata Samsul.
Kota Kuala Kencana di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.Untuk diketahui, Kuala Kencana memiliki sistem pengendalian limbah dan pengelolaan sampah yang dimonitor secara berkala. Sistem ini berhasil meminimalisasi angka kasus malaria di Kota Kuala Kencana.
“Kami bekerja sama dengan Public Health & Malaria Control (PHMC) untuk mencegah perkembangan nyamuk malaria di area kami,” jelas Samsul.
Samsul menjelaskan, konsep hunian yang dibangun di Kota Kuala Kencana memadukan dua unsur, yakni modern dan alam.
Baca juga: Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di Gresik
"Kota ini dibangun menyatu dengan alam dengan tetap menjaga banyak ruang terbuka hijau," tutur Samsul
Menariknya, lanjut dia, Kota Kuala Kencana masih banyak ditemukan aneka fauna asli Papua yang hidup liar, seperti Burung Cendrawasih, Kakatua Raja, Rangkong, Nuri Kepala Hitam, Kuskus, hingga Kasuari.
PTFI membangun kota modern Kuala Kencana dengan menjaga kelestarian alamnya sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia pada masa pascatambang.
