Dukung Target NZE 2060, KAI dan PLN Sepakat Elektrifikasi Jalur Kereta Nasional

KOMPAS.com — PT Kereta Api Indonesia ( KAI) (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) (Persero) menandatangani nota kesepahaman (memo of understanding/MoU) untuk elektrifikasi jalur kereta api nasional.

Penandatanganan itu menjadi bagian dari mengakselerasi transisi energi dan mencapai target Net Zero Emission ( NZE) 2060 sebagai dua perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). 

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, kerja sama itu membuka peluang besar untuk memperluas jaringan layanan kereta api berbasis listrik di berbagai wilayah potensial.

“Elektrifikasi merupakan langkah besar dalam modernisasi perkeretaapian. Saat ini, okupansi KA lokal dan feeder di Jawa Barat (Jabar) terus meningkat,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia mengatakan itu dalam acara penandatanganan MoU Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025). 

Baca juga: Cegah Pencucian Uang, KAI dan PPATK Teken MoU Pengawasan Keuangan

Bobby menyebutkan, di wilayah Banten, pertumbuhan pengguna KA Lokal dan Commuter Line signifikan, khususnya di relasi Rangkasbitung. 

“Selain itu, jalur Padalarang–Cicalengka sepanjang 40 kilometer (km) serta relasi Cikampek hingga Jawa Timur (Jatim) menjadi wilayah potensial untuk pengembangan elektrifikasi berikutnya,” katanya.

Kerja sama itu pun menjadi terobosan pertama elektrifikasi jalur kereta api tanpa melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau murni melalui skema business to business (B2B) antara KAI dan PLN.

Bagi KAI, MoU tersebut bermanfaat untuk peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kecepatan layanan. 

Sementara itu, bagi PLN, kerja sama tersebut menguntungkan karena elektrifikasi memperluas dominasi energi bersih yang digunakan di sektor transportasi.

Baca juga: Desain Bocor, Benarkah PT KAI Bakal Membuat Kereta Api Sleeper?

“Kolaborasi ini menjadi lompatan besar yang memberi manfaat ekonomi dan lingkungan bagi kedua perusahaan serta bagi masyarakat Indonesia,” jelas Bobby.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN berkomitmen menyediakan energi efisien dan bersih untuk mendukung transformasi transportasi publik.

“Elektrifikasi menghadirkan efisiensi biaya transportasi, membuat layanan kereta api lebih murah dan kompetitif,” ungkapnya. 

Kemudian, kata dia, skema kerja sama B2B memungkinkan kolaborasi yang berkelanjutan, dengan dukungan sistem kelistrikan yang andal. 

“PLN siap mendukung Asta Cita menuju swasembada energi nasional,” ujar Darmawan.

Langkah itu juga mencerminkan semangat persatuan Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih melalui efisiensi dan kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Optimalisasi Aset, KAI Properti Buka Hotel Truntum Cihampelas Bandung

Menhub apresiasi sinergi kedua BUMN

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengapresiasi atas sinergi kedua BUMN dalam memperkuat transportasi nasional berbasis energi bersih.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PLN dan KAI atas inisiatif bersama ini,” ucapnya. 

Dudy menyebutkan, elektrifikasi jalur kereta api merupakan prioritas dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) 2025–2030.

“Manfaatnya luas, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menghemat energi, dan memperkuat daya saing industri perkeretaapian dalam negeri,” tuturnya.

Dudy juga mengatakan, elektrifikasi akan menciptakan sistem transportasi publik yang modern, aman, ramah lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Baca juga: Utang Whoosh yang Bikin KAI Keteteran

Lewat MoU itu, KAI dan PLN akan membentuk tim kerja bersama untuk menyusun kajian teknis, finansial, dan operasional, termasuk pemetaan jalur prioritas elektrifikasi di berbagai wilayah Indonesia.

Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat terwujudnya jaringan transportasi hijau yang efisien dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap penghematan energi nasional dan pengurangan emisi karbon.

Penandatanganan MoU dilakukan Bobby Rasyidin dan Darmawan Prasodjo, lalu disaksikan Menhub Dudy Purwagandhi, Gubernur Banten Andra Soni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, beserta jajaran Kementerian Perhubungan, PLN, dan KAI.

Baca juga: KAI Catat 36 Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Sepanjang 2025, Mayoritas di KRL