Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, PLN Dorong Pemerintah Dukung Industri

KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku bisnis.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

Seperti diketahui, pemerintah menggaungkan kebijakan industrialisasi dan hilirisasi. Arah kebijakan ini harus dilakukan secara tepat dengan menyasar para pelaku industri yang memiliki kapasitas untuk melakukannya. 

Selain itu, pemerintah juga diharapkan memastikan pembangunan infrastruktur dapat berjalan sehingga mempermudah akses distribusi sekaligus menurunkan biaya logistik.

Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Edwin Nugraha mencontohkan bahwa selama ini, konsumsi listrik domestik cenderung didominasi kebutuhan konsumsi rumah tangga. 

Baca juga: Jaga Pasokan Listrik Pilkada di Jabar, PLN Turunkan 4.138 Petugas

”Ini artinya, listrik itu hanya dipakai untuk konsumsi, tumbuhnya hanya di rumah tangga,” tuturnya seperti diwartakan Kompas.id, Rabu (27/11/2024).

Berdasarkan data dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi listrik Indonesia sekitar 4,5 persen atau lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berada pada level 5 persen. 

“Inilah waktunya, industri didukung pemerintah sehingga pertumbuhan 8 persen ini bukan ditopang oleh pertumbuhan rumah tangga, melainkan industri-industri besar,” ujarnya. 

Edwin menyebutkan, dengan cara itu, pertumbuhan listrik bisa mencapai 10 persen. Ini akan terjadi apabila pemerintah memberikan insentif dari berbagai sisi. 

Di sisi lain, terdapat peluang bagi industri domestik untuk bertumbuh dengan turut menopang proses transisi energi, khususnya terkait penyediaan teknologi. 

Hal itu akan memberikan efek berganda bagi industri manufaktur domestik sekaligus meminimalkan biaya impor.

Baca juga: Kebutuhan Gas Diproyeksi Meningkat, PLN EPI Dorong Transisi Energi di Electricity Connect 2024

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sumedi Andono Mulyo menambahkan, terdapat beberapa tahapan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan rantai nilai produksi, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, logistik, hingga pasar. 

Dalam hal tersebut, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha mengingat upaya yang selama ini telah ditempuh hanya berhenti pada tahapan produksi.

Selain itu, transformasi digital juga akan memfasilitasi upaya peningkatan rantai nilai tersebut sehingga dapat mengakumulasi nilai tambah, pendapatan, tabungan, dan investasi. 

Beberapa komoditas unggulan yang akan disasar pemerintah di antaranya adalah tambang, agro, perikanan, serta pariwisata.

”Kalau rantai nilai ini bisa dibangun, kerja sama antara petani, pelaku usaha, pemerintah, dan dinas dari pemerintah daerah, rantai nilai ini menjadi fondasi untuk mencapai 8 persen sekaligus menguatkan ekonomi di tingkat menengah,” katanya. 

Baca juga: Hadirkan Pameran Futuristik ICON NEXT, PLN Dorong Gaya Hidup Berbasis Listrik Berkelanjutan

Sumedi menyebutkan, hal itu terjadi mengingat ekonomi ditopang pendapatan kelas menengah yang kini banyak mengalami turun kelas.

Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan pelaku bisnis agar dapat memberikan nilai tambah secara optimal. 

Artinya, arah pembangunan dari pemerintah harus sejalan dengan agenda dunia usaha atau mempertemukan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply).

Ketua Umum Indonesian Mining Association Rachmat Makkasau menambahkan bahwa selama ini, arah kebijakan pemerintah cenderung tidak selaras dengan arah bisnis dari pelaku usaha. 

Pada sektor pertambangan, misalnya, para pelaku usaha dipaksa untuk melakukan hilirisasi dengan membangun smelter. Namun, hasil produksi dari proses hilirisasi tersebut justru diekspor.

Itu berarti, tidak ada penyiapan industri baru atau perusahaan baru atau bisnis yang baru bisa menyerap produk-produk dari hasil smelter. 

Baca juga: PLN Jalin Kolaborasi dengan Pemain EBT Global untuk Transisi Energi

“Harapan saya ke depan, mudah-mudahan, dengan pemerintah yang baru, dan kalau dikatakan ini transisi menuju ke industrialisasi, mudah-mudahan itu yang akan dilakukan,” tuturnya.

Mendukung pengembangan teknologi

Selain dukungan dari pelaku usaha, berbagai strategi pemerintah juga membutuhkan dukungan dari sisi pembiayaan. 

Dalam hal tersebut, industri keuangan menyasar sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh di masa mendatang, antara lain sektor teknologi.

Managing Partner East Ventures Roderick Purwana berpendapat, teknologi digital merupakan salah satu motor utama bagi pertumbuhan ekonomi, baik dalam 10 tahun terakhir maupun 10-20 tahun ke depan. 

Hal tersebut tidak lepas dari peran dari berbagai usaha rintisan (start-up) dan pendiri (founder).

”Kami melihatnya start-up dan founder-founder ini adalah generasi masa depan yang menjanjikan dan bisa membawa pertumbuhan dalam bentuk teknologi serta teknologi digital,” katanya. 

Baca juga: Manuver PLN Hadapi Tantangan Global lewat Penyediaan Energi Ramah Lingkungan 

Roderick mengatakan, hal itu harus dibarengi investor dan pendanaan. Sebab, salah satu komponen untuk mencapai pertumbuhan 8 persen adalah dengan investasi, baik dari sisi foreign direct investment maupun local direct investment.

Di sisi lain, industri keuangan saat ini tengah menghadapi tantangan, seperti ketegangan geopolitik dan tingginya tingkat suku bunga acuan. 

Kondisi tersebut membuat investasi oleh lembaga keuangan cenderung terhambat.

Hal senada diungkapkan Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Ello Hanson. Dia mengatakan, industri perbankan dapat menyalurkan pembiayaan ke berbagai macam sektor. 

Pilihan perbankan dalam menentukan arah pembiayaannya akan sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah.

”Bagaimana dari sisi perbankan mendapatkan kepastian kalau kebijakan pemerintah bisa berkelanjutan dan konsisten, serta bisa membantu memitigasi risiko,” ujarnya.

Baca juga: PLN Gandeng Sembcorp-TGI Garap Proyek Hidrogen Hijau Terbesar di ASEAN

Selain itu, industri perbankan juga dapat berkontribusi terhadap pembiayaan inklusif dengan menyalurkan pendanaan melalui kanal distribusi, baik antarbank maupun nonbank. 

Pembiayaan tersebut, antara lain, menyasar segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wacana pertumbuhan ekonomi 8 persen

DOK. Humas PLN Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam 15th Kompas 100 CEO Forum Powered By PLN di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pemerintah tengah mendorong perekonomian rakyat dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Hal itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

RPJPN tersebut memiliki lima sasaran, mulai dari pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara maju, kemiskinan turun hingga 0,5-0,8 persen, hingga peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat. 

Kemudian, peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga menuju net zero emission.

Baca juga: Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, PLN Fokus Tingkatkan Infrastruktur Energi Hijau

Febrian mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, fondasi pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan semakin diperkuat. 

“Oleh karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut dengan didukung kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat,” katanya.

Febrian melanjutkan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi secara menyeluruh. 

Transformasi itu dalam dilakukan melalui pengembangan inovasi yang akan meningkatkan produktivitas, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan mendorong perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Salah satu upaya untuk mengintegrasikan ekonomi domestik adalah dengan mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis koridor ekonomi. 

Sebagai contoh, koridor ekonomi Sumatera Utara (Sumut) akan diarahkan untuk mengembangkan industri berbasis sumber daya alam sekaligus sebagai hub ekonomi biru bagian barat Indonesia.

Baca juga: Di COP29, PLN Nyatakan Siap Dukung Target Pemerintah Manfaatkan Energi Terbarukan 75 Persen hingga 2040

Lalu, koridor ekonomi Jawa sebagai kawasan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi, sedangkan koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai superhub kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif Nusantara. 

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, seperti pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

”Selama periode lima tahun ke depan, ada 24 kawasan industri dan kawasan industri ekonomi khusus prioritas yang akan dikembangkan dan ditargetkan akan beroperasi. 

Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, transformasi digital dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujar Febrian.

Ia memperkirakan, ekonomi digital Indonesia akan bertumbuh 8 kali dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. 

Dengan capaian tersebut, ekonomi digital akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,4 persen basis poin per tahun.

Selain itu, pemerintah akan berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi pada beberapa sektor prioritas, yakni industri berbasis sumber daya alam, industri padat kerja berkelanjutan, industri dasar kimia dan logam, serta industri padat teknologi. 

Baca juga: PLN Siap Dukung Transisi Energi Indonesia melalui Pembangkit EBT di COP 29

Langkah tersebut diproyeksikan mampu memberikan tambahan pada produk domestik bruto (PDB) hingga 156 miliar dollar AS.