PT PP Borong 3 Proyek Triliunan Rupiah, Fondasi Kelembagaan Negara di IKN Resmi Dibangun

KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN) memasuki fase krusial. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP semakin mempertegas perannya sebagai kontraktor utama pemerintah.

Hal itu dilakukan dengan memborong tiga kontrak proyek kelembagaan negara senilai total mencapai triliunan rupiah.

Penandatanganan kontrak proyek disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Hadir pula Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP Yuyus Juarsa bersama sejumlah perwakilan konsorsium penyedia jasa konstruksi  nasional. 

Tiga proyek tersebut meliputi pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI.

Baca juga: PTPP Perkuat Tata Kelola dan Transparansi untuk Jaga Kepercayaan Investor dan Mitra Bisnis

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan, pengerjaan tiga proyek besar tersebut menjadi langkah strategis PT PP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. 

“Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/12/2025). 

Joko memaparkan, seluruh proyek IKN yang dikerjakan PT PP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen, serta retensi 5 persen.

Selain itu, PT PP menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain pada design and build, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.

Di sisi lain, keterlibatan perusahaan pada tiga proyek kelembagaan negara merupakan komitmen nyata dalam mendukung Asta Cita pemerintah.

Baca juga: Strategi PTPP Bawa Kontrak Baru Rp 15,28 Triliun hingga Agustus 2025

Salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern, dan memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. 

Dengan dimulainya pembangunan tiga fasilitas kelembagaan negara tersebut, PT PP semakin mempertegas posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan dan pemain kunci dalam pembangunan IKN.  

Kehadiran PT PP di proyek-proyek strategis negara memperkuat kontribusi perusahaan terhadap percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, sekaligus membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Proyek pembangunan OKIN

Melalui konsorsium PP–ADHI–JAKON KSO dengan nilai RP 769,54 miliar, PT PP resmi memulai pembangunan fasilitas pendukung Otorita IKN. Proyek ini meliputi: 

• Gedung kantor pendukung OIKN 
• Gedung Polresta IKN 
• Bangunan utilitas 
• Masjid kawasan 
• Lapangan upacara dan lapangan olahraga 
• Penataan kawasan terpadu 

Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan fasilitas representatif bagi pelayanan publik di kawasan inti. 

Baca juga: PTPP Garap Proyek PLTGU Batam, Raih Kontrak Baru Rp 3,35 Triliun

Pembangunan ikon arsitektur utama

Melalui konsorsium PP-ADHI KSO, PT PP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1,258 triliun.

Kawasan tersebut mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan building information modelling (BIM). 

Bangunan utama seluas 47.797 meter kubik (m²) dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut and fill. 

PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), serta integrasi infrastruktur kawasan. 

Pembangunan gedung DPD RI 

Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar yaitu 48,5 persen.

Baca juga: PTPP Percepat Pembangunan Tol Penghubung Bandara-IKN

Proyek senilai Rp 1,488 triliun itu menjadikan PT PP mitra utama dalam pembangunan gedung kelembagaan DPD RI.

Proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan.

PT PP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas. 

Adapun penandatanganan kontrak itu menandai perolehan tiga paket pekerjaan baru PT PP di sektor gedung dan kelembagaan IKN, yang seluruhnya didanai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2027. 

Baca juga: PTPP Raih Fortune Southeast Asia 500, Bukti Keberhasilan Transformasi Bisnis dan Efisiensi Operasional