Pemerintah Bayar Dana Kompensasi BBM, Dirut Pertamina: Kami Sangat Mengapresiasi

DOK. Pertamina Terlihat gedung Pertamina di Jakarta

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan terlaksananya pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan.

Kekurangan penerimaan itu akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite ("DK HJE") periode triwulan I-2024, sebesar Rp 29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp 26,92 triliun (tidak termasuk pajak).

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) atas dukungannya kepada Perseroan dengan memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan I-2024 di bulan September ini," ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam siaran persnya.

Ditambahkan Nicke, sebelumnya pemerintah juga telah secara berkala membayarkan dana kompensasi BBM kepada Pertamina. Seperti pada Mei 2024, pemerintah telah menyelesaikan pembayaran DK HJE untuk periode Triwulan IV-2023 sebesar Rp 43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp 39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Dukungan pemerintah terhadap Pertamina ini sangat berperan dalam mempertahankan kemampuan keuangan Pertamina untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran distribusi BBM. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau serta tepat sasaran.

“Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat berupa penyediaan BBM Bersubsidi. Oleh karena itu, Pertamina mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak serta mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Nicke.

Nicke juga menyampaikan, penggunaan BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) secara bijak serta penyaluran yang tepat sasaran akan sangat membantu Pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.

“Kami juga terus mendorong agar masyarakat pengguna Pertalite, khususnya saat ini untuk pengemudi roda empat, agar bisa segera melakukan pendaftaran sebagai penerima BBM bersubsidi,” kata Nicke.

dok. Pertamina Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati

Upaya pengintegrasian teknologi informasi melalui QR Code Pertalite akan bermanfaat untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real-time dan memastikan produk bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerima.

Berdasarkan catatan, hingga 2 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) kendaraan bermotor telah terverifikasi dan bertransaksi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) menggunakan QR Code.

Pada tahap pertama, pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali, yaitu Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (TT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

Selain program pembelian Pertalite melalui QR Code, Pertamina juga terus melakukan upaya digitalisasi di rantai distribusi BBM dan LPG untuk mendukung subsidi BBM yang tepat sasaran.

Beberapa upaya yang terus dilakukan, seperti melalui penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi SPBU, pengembangan alert system yang langsung termonitor di command center Pertamina, serta peningkatan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH).

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission pada 2060. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.