Tanggapi Isu Penyebaran Data Pelanggan, KAI Group Tegaskan Perlindungan Data Jadi Prioritas

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan bahwa perlindungan data pelanggan menjadi prioritas utama KAI Group dalam mendukung kenyamanan dan rasa aman masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen KAI Group dalam menjaga keamanan data pribadi serta kepercayaan pelanggan sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan yang bertanggung jawab dan transparan.

“KAI berkomitmen menjaga keamanan data pribadi pelanggan dan terus meningkatkan sistem pengelolaan serta pengawasan akses data secara berkelanjutan,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Anne menanggapi isu yang mencuat dalam beberapa hari terakhir terkait penyebaran data pelanggan KAI.

Baca juga: Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

KAI Group memastikan bahwa laporan dan pengaduan yang diterima telah ditangani sejak awal melalui mekanisme internal yang berlaku. Setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

“KAI Group terus menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Anne.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KAI secara konsisten memperkuat sistem pengamanan data pelanggan melalui penerapan standar internasional.

Salah satunya menerapkan Sertifikat ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai acuan dalam melindungi data pelanggan dan sistem operasional dari potensi risiko keamanan informasi.

Baca juga: Hadapi Ancaman Siber, ICDX-ICH Kantongi Sertifikasi ISO Keamanan Informasi

Selain itu, KAI Group juga mematuhi regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai badan publik, KAI berkomitmen menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab, serta memastikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.