KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGN), Gigih Prakoso mengatakan, saat ini Indonesia masih bergantung pada minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energinya.
“Pada 2017 lalu, bauran energi Indonesia sebesar 241 Million Tonnes Oil Equivalen (MTOE). Dari jumlah itu 42 persen adalah minyak bumi, 30 persen batu bara, 2 persen gas bumi dan energi baru terbarukan (EBT) 6 persen,” kata Gigih seperti dalam keterangan tertulisnya.
Gigih sendiri mengatakan itu saat hadir dalam acara PGN Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (15/8/2019).
Ia melanjutkan, pada 2025, penggunaan minyak bumi ditargetkan bisa ditekan menjadi 25 persen, batu bara 30 persen, gas bumi 22 persen dan EBT ditargetkan mencapai 23 persen. Adapun target bauran energi Indonesia 6 tahun mendatang di angka 412 MTOE.
Baca juga: Gara-gara Inovatif, PGN Sabet IDX Channel Awards 2019
Sementara itu, kata dia, pada 2050, pemerintah menargetkan penggunaan minyak bumi semakin menurun hanya 20 persen dan gas bumi makin meningkat menjadi 24 persen.
“Maka dari itu, implementasi kebijakan energi nasional melalui strategi bauran energi yang dilaksanakan secara konsisten akan mendukung tercapainya kemandirian energi, ketahanan energi dan pada akhirnya akan membuat Indonesia berdaulat dalam pemenuhan energinya,” ujar Gigih.
Di kesempatan yang sama Rektor UGM, Panut Mulyono mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PGN. Menurutnya, sosialisasi mengenai PGN dan pentingnya gas bumi bagi kemandirian energi perlu terus dilakukan.
“Saya senang kegiatan ini dilakukan di UGM. Ini menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswi mengetahui peranan dan kontribusi BUMN di sektor gas ini dalam membangun kemandirian energi Indonesia" katanya.
Lebih lanjut, Panut Mulyono mengatakan, gas bumi juga punya peran penting dalam bauran energi untuk mencapai kedaulatan energi nasional maupun memperbaiki neraca dagang Indonesia.
Mantan Direktur Perencanaan Investasi dan Managemen Risiko di PT Pertamina (Persero) menegaskan, jika utilisasi gas bumi domestik dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Menurutnya hal itu tak lepas dari adanya dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mengalokasikan gas bumi untuk keperluan domestik dibandingkan untuk ekspor.
Ia menjelaskan, kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik telah dilakukan pemerintah bersama-sama dengan PGN sebagai subholding gas.
“Peningkatan pemanfaatan gas bumi tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi namun juga bagi lingkungan,” ucap dia.
Perlu diketahui, saat ini, PGN telah memiliki jaringan gas sepanjang lebih dari 10.000 kilometer (km) dan pipa jaringan gas rumah tangga pemerintah sepanjang lebih dari 3800 km.
Jaringan yang dimaksud termasuk infrastruktur beyond pipeline, baik berbasis Compresed Natural Gas (CNG) maupun Liquified Natural Gas (LNG) di berbagai wilayah di Indonesia.
Sementara itu, pengelolaan niaga gas bumi sebesar 900-950 BBTUD dengan jumlah pelanggan lebih dari 300.000.
Di sisi lain, Gigih menjelaskan, semua itu tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa didukung sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. SDM mumpuni juga tidak bisa didapat secara instan.
Oleh karena itu, generasi mendatang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Maka dari itu, PGN melalui goes to campus berusaha mengajak talenta-talenta terbaik di negeri untuk bersama-sama membangun negeri dengan energi baik.
“Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) punya Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk meningkatkan sinergi manajemen SDM di lingkungan BUMN. Karena karyawan adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan, termasuk juga untuk BUMN ataupun PGN,” jelas dia.
Untuk membekali mahasiswa, pada program tersebut PGN juga memfasilitasi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja dengan melakukan praktik kerja.
“Selain menyediakan tempat magang, PGN berkomitmen memberikan mentor selama program magang dan sertifikasi kepada mahasiswa pada saat program magang berakhir. Ini adalah bagian dari upaya PGN mendukung Program BUMN Hadir untuk Negeri,” tambah dia.
Tak hanya itu, kata dia, PGN melaksanakan program beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan seleksi mahasiswa difable sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).