Kunjungi Wamena, Mendagri Pastikan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). 

Dalam kunjungan itu, Mendagri Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di kawasan Gunung Susu, Wamena.

Turut hadir mendampingi Mendagri Tito, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk beserta para pejabat terkait lainnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Tito memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana. 

Ia bersama rombongan turut menyaksikan tahapan pembangunan yang ditandai dengan terlihatnya alat berat yang telah beroperasi.

Baca juga: Mendagri Dorong Pemprov Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan Genjot Realisasi APBD

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menjelaskan, perjalanan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah berlangsung sejak lama. 

Kebijakan pemekaran lahir dari aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembentukan provinsi baru, termasuk Papua Pegunungan, mengingat luasnya wilayah Papua.

"Nah, karena daerahnya luas sekali, penduduknya 5 juta satu Pulau Papua. Bayangkan dengan Jawa yang sepertiga Pulau Papua itu penduduknya 150 juta," ujar Tito dalam siaran persnya.

Dia menyebutkan, pada awal perencanaan penetapan KIPP, sempat terjadi dinamika di antara sejumlah suku di Papua Pegunungan. 

Namun, hal itu dapat diatasi sehingga kini disepakati bahwa KIPP berada di kawasan Gunung Susu.

Baca juga: Cegah Kebocoran Data, Mendagri Tito Instruksikan Pemda Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber

Tito menambahkan, instansi pemerintahan vertikal nantinya akan ditempatkan di Kawasan Wouma, Walesi, Wamena.

"Nah, saya hari ini jujur sangat berterima kasih dan gembira karena Bapak (Gubernur Papua Pegunungan) sudah ambil keputusan, bahkan sudah mengeksekusi dengan memulai penyiapan lahan. Ini sudah clear and clean ya, Pak," jelasnya.

Tito menyarankan, untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan melalui Wamendagri Ribka Haluk untuk diteruskan kepada jajaran kementerian/lembaga terkait.

Baca juga: Mendagri Tegur Bupati Pati soal PBB, Ingatkan agar Tak Bebani Rakyat

"Kami harapkan kalau sudah selesai dikerjakan, dimulai, ya mudah-mudahan tahun depan (2026) sudah selesai," harap Tito.