Komitmen Lawan Korupsi di Hakordia 2025, KAI: Tanggung Jawab Moral dari Kepercayaan Jutaan Pelanggan

KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Said Aqil Siroj mengatakan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) merupakan momentum untuk menguatkan amanah dan keadilan dalam tata kelola perusahaan. 

Ia menyampaikan, KAI melayani jutaan pelanggan setiap hari sehingga setiap insan perusahaan memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kejujuran dan kualitas layanan.

“Amanah itu mulia. Dalam perspektif agama maupun korporasi, amanah harus ditunaikan dengan adil dan penuh kesungguhan,” ujar Said dalam siaran persnya, Selasa (18/11/2025).

Dia mengatakan itu dalam acara Seminar Antikorupsi bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” yang digelar KAI sebagai rangkaian Hakordia 2025 di Ballroom Jakarta Railway Center, Selasa.

Kegiatan itu turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Fitroh Rohcahyanto, jajaran Komisaris–Direksi, insan KAI, serta para mitra usaha yang juga hadir melalui online.

Baca juga: KAI Siapkan Ekspansi Luar Jawa di 2026, PSN Kereta Logistik Kalimantan Timur Jadi Prioritas

Said menyebutkan, korupsi dalam bentuk apa pun melemahkan fondasi perusahaan dan menggerus kepercayaan publik. 

Oleh karena itu, penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), transparansi pengadaan, dan pelaporan kekayaan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan perusahaan.

“Integritas adalah fondasi yang menjaga KAI tetap kuat dan dipercaya masyarakat,” tegas Said.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Fitroh Rohcahyanto menegaskan, integritas korporasi harus berjalan beriringan dengan dedikasi melayani masyarakat. 

Ia menyoroti lima prinsip penting dalam membangun budaya bersih, yaitu integritas, dedikasi, objektif, loyal, dan adil.

Baca juga: Dedi Mulyadi Inginkan Kereta Petani dan Pedagang, KAI: Kami Siapkan 8 Unit

“Pegawai KAI harus berorientasi pada kepentingan korporasi dan pelayanan publik. Ketika keadilan ditegakkan, seluruh proses bisnis berjalan konsisten dan akuntabel,” tegas Fitroh.

Dia menambahkan, ekosistem bersih memerlukan kolaborasi antara perusahaan, regulator, mitra usaha, dan masyarakat.

“Profesionalitas harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Itu fondasi tata kelola yang sehat,” ujar Fitroh.

Mengawal transformasi

Pada kesempatan yang sama, COO BPI Danantara Dony Oskaria menekankan, transformasi besar seperti elektrifikasi jaringan kereta api harus dikawal dengan tata kelola yang disiplin dan terukur. 

Ia mengatakan, visi yang jelas, eksekusi yang terarah, serta pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat luas.

Baca juga: Persiapan Nataru 2025-2026, KAI Siagakan 735 Petugas Tambahan

“KAI memegang amanat besar dengan melayani sekitar 1,4 juta pelanggan setiap hari. Amanat ini menuntut integritas kuat pada seluruh proses,” ujar Dony.

Dia menambahkan, penguatan tata kelola dilakukan melalui evaluasi aset, perencanaan investasi jangka panjang, dan sistem seleksi pimpinan berbasis kompetensi serta rekam jejak.

“Kami membangun perusahaan yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan,” jelasnya.

Edukasi antikorupsi bagi pegawai

Pada kesempatan terpisah, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, integritas telah menjadi fondasi utama transformasi KAI. 

Sejak 2020, KAI menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mencatatkan hasil audit 2024 tanpa temuan ketidaksesuaian di Kantor Pusat, Daop 3 Cirebon, Divre III Palembang, dan Balai Yasa Manggarai.

Baca juga: Berkat Transformasi Digital, KAI Raih Penghargaan Penyedia Transportasi Nasional Luar Biasa

Tak cukup di situ, KAI memperkuat edukasi antikorupsi bagi pegawai dan mitra usaha melalui pelatihan, pakta integritas, serta klausul antisuap dalam seluruh proses kerja sama.

Kampanye integritas juga disampaikan melalui monitor LED stasiun, materi edukatif di dalam kereta api (KA), dan konten digital.

“Integritas adalah identitas budaya kerja KAI. Seluruh Insan menjalankan tugas dengan kesadaran bahwa tata kelola bersih adalah kunci keberlanjutan perusahaan,” kata Anne.

Selain itu, KAI menyediakan berbagai kanal pelaporan yang terbuka bagi siapa pun yang ingin menyampaikan indikasi pelanggaran atau dugaan korupsi. 

Melalui whistleblowing system yang telah terintegrasi dengan KPK, pelapor dapat menyampaikan aduan secara aman dan terjamin kerahasiaannya melalui:

• Email: kai-bersih@kai.id
• Web: wbs.kai.id
• WhatsApp/SMS/Telepon: 0812-1445-5300
• Surat tertulis/menghadap langsung: Unit Pengelola WBS, Kantor Pusat PT KAI (Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung

Anne menegaskan, seluruh inisiatif tersebut memperkuat fondasi KAI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menggerakkan transportasi nasional dengan transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: Tanpa Rapat Resmi, Gubernur Dedi Mulyadi dan PT KAI Lahirkan 4 Gagasan Transportasi Jabar

“Integritas menjaga laju transformasi KAI menuju layanan yang modern, inklusif, dan rendah emisi. Tata kelola bersih adalah rel yang membawa perusahaan pada masa depan yang lebih kuat,” tuturnya.

Melalui gerakan KAI Bersih, Bebas Suap, Bebas Korupsi untuk Indonesia, KAI memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan layanan transportasi yang aman serta tepercaya. 

Momentum Hakordia 2025 menjadi pengingat bahwa integritas adalah lokomotif moral yang harus dijaga bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang bermartabat.