Kementerian BUMN Tunjuk Rivan A Purwantono Jadi Direktur Utama PT Jasa Marga 

KOMPAS.com – Kementerian Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) resmi menunjuk Rivan A Purwantono sebagai anggota direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Rabu (7/6/2025) di Jakarta.

Penunjukan itu merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian BUMN untuk memperkuat struktur kepemimpinan dengan figur yang memiliki rekam jejak unggul dan komitmen tinggi terhadap transformasi sektor pelayanan publik dan infrastruktur nasional. 

Untuk diketahui, Rivan adalah bankir senior dengan pengalaman panjang di industri keuangan dan transportasi. 

Ia dikenal atas perannya dalam menyelamatkan Bank Bukopin dari tekanan krisis pada masa pandemi Covid-19 pada 2020–2021. 

Di bawah kepemimpinannya, Bank Bukopin berhasil memulihkan kepercayaan publik dan pasar hanya dalam waktu enam bulan. Pencapaian ini tercatat dalam Fitch Ratings sebagai tonggak keberhasilan restrukturisasi perbankan nasional. 

Baca juga: Konsisten Gaungkan Literasi Keselamatan Berkendara, Jasa Raharja Berperan Turunkan Angka Kecelakaan Lalin Selama Lebaran 2025

Pada 17 Juni 2021, Rivan dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja dan memimpin berbagai inisiatif transformasi besar. 

Salah satu inisiatifnya adalah peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari 39 persen pada 2022 menjadi 54 persen, melalui kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat Nasional.  

Ia juga menggagas pendekatan baru dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FKLL) bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas), berdasarkan pemetaan titik rawan kecelakaan dari data santunan Jasa Raharja. 

Sebagai Koordinator Operasi PAM Ketupat, Rivan mendampingi Menteri Perhubungan dan Kepala Korlantas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik. 

Hasilnya, tingkat kecelakaan pada 2025 menurun 31 persen jika dibandingkan pada 2024 dengan penurunan korban meninggal hingga 51 persen. 

Baca juga: Jaga Kualitas, Jasa Marga Lakukan Pemeliharaan Rutin di Seluruh Ruas Tol Trans-Jawa

Atas kontribusi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Jasa Raharja. 

Kini, penugasan Rivan sebagai Direktur Utama Jasa Marga bukanlah hal baru baginya. 

Kolaborasi erat yang terjalin antara Jasa Raharja dan Jasa Marga dalam pengelolaan arus lalu lintas menjadi bagian dari pengambilan kebijakan berbasis data kecelakaan dan demografi korban. 

Selain itu, Rivan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan memimpin Bank Bukopin dalam program penyelamatan pada 2020. 

Dia juga aktif sebagai Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Keselamatan, mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, serta menerbitkan sejumlah buku tentang manajemen dan kepemimpinan.

Baca juga: Dirut Jasa Raharja: Angka Kecelakaan dan Fatalitas Turun Saat Arus Mudik Lebaran 2025

Dari Pelaksanaan RUPS kali ini, kepengurusan Jasa Marga 2025 adalah sebagai berikut: 

Dewan Komisaris: 

1. Juri Ardiantoro – Komisaris Utama  
2. Seppala Ahmad - Komisaris Independen 
3. Syamsul Bachri Yusuf – Komisaris  
4. Nachrowi Ramli – Komisaris Independen  
5. Rudi Antarikaswan – Komisaris Independen  
6. Asrorun Ni’am Sholeh – Komisaris Independen  

Dewan Direksi: 

1. Rivan A. Purwantono - Direktur Utama 
2. Reza Febriano - Direktur Bisnis 
3. Pramitha Wulanjani - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 
4. Mohamad Agus Setiawan - Direktur Pengembangan Usaha 
5. Yoga Tri Anggoro - Direktur Human Capital dan Transformasi 
6. Fitri Wiyanti - Direktur Operasi dan Layanan. 

Terkait penunjukan itu, Corporate Secretary PT Jasa Raharja Dodi Apriansyah  menyampaikan, hingga saat ini, pengganti Direktur Utama PT Jasa Raharja belum ditentukan. 

Baca juga: Jasa Raharja Bahas Sinergi untuk Penerapan Kebijakan Samsat yang Efektif dan Efisien

Untuk sementara waktu, pengisian jabatan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan guna menjaga kelangsungan operasional dan tata kelola yang baik. Hal ini dilakukan sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian BUMN.