KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja Rivan A Purwantono menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2024/1445 H pada Lintasan Penyeberangan Merak-Bakauheni.
Agenda tersebut digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Terminal Eksekutif Sosoro, Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (23/3/2024).
Rivan menyampaikan, rakor lintas instansi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi itu merupakan salah satu agenda rutin tahunan guna mengantisipasi pelaksanaan mudik Lebaran.
“Tentunya dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas di pelabuhan penyeberangan, khususnya di pelabuhan Merak-Bakauheni selama periode Lebaran,” ujar Rivan dalam siaran pers yang diterima oleh Kompas.com, Minggu (24/3/2024).
Baca juga: Jasa Raharja dan Korlantas Polri Monitor dan Evaluasi Data Laka Lantas Sumatera Utara
Pelabuhan Merak dan Bakauheni sebagai “pintu gerbang” dari Jawa menuju Sumatera menjadi tumpuan dalam pelaksanaan mudik setiap tahun.
Oleh karena itu, persiapan yang matang perlu dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan hingga meminimalisasi kecelakaan lalu lintas.
“Melalui rakor ini, kami bersama-sama memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi sehingga jika ada kendala, dapat segera diselesaikan dengan cepat dan baik,” ujar Rivan.
Jasa Raharja pun mengimbau kepada para pemudik yang akan melintasi Pelabuhan Merak dan Bakauheni untuk mempersiapkan berbagai keperluan dengan baik serta memastikan membeli tiket penyeberangan yang sah.
Baca juga: Jasa Raharja dan Korlantas Polri Usulkan 2 Maret sebagai Hari Keselamatan Jalan Nasional
“Bagi pemudik yang menggunakan kendaraan, kami juga imbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dan selalu mematuhi aturan lalu lintas sehingga selamat sampai tujuan,” ujarnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) Aan Suhanan, pimpinan daerah Provinsi Banten, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan sejumlah perwakilan instansi terkait lain.