Wakil Rakyat Minta PGN Kelola Infrastruktur Gas Bumi Nasional

KOMPAS.com - Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ( PGN). Salah satu tujuan kunjungan tersebut yakni mengetahui pengembangan infrastruktur gas bumi yang sudah dilakukan PGN.

Pada kunjungan tersebut, Panja Migas yang dipimpin Herman Khaeron mendapatkan penjelasan langsung dari Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim, beserta direksi PGN lainnya.

Anggota Panja Migas Komisi VII DPR RI Donny Oekon mengatakan, para legislator optimistis dan akan mendukung PGN untuk dapat menjalankan pengelolaan gas bumi nasional.   

"Ternyata setelah didalami, kami yakin PGN sebagai BUMN Gas nasional dapat mengemban tugas mengelola infrastruktur secara terintegrasi di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh segmen pengguna gas dari pembangkit listrik, industri, komersial, transportasi dan khususnya untuk jaringan gas rumah tangga," kata Donny, Selasa (13/2/2018).

Baca: PGN Dinilai Punya Kapasitas untuk Berperan Lebih Besar

Apalagi, ia melanjutkan, dengan pengalaman dan kemampuan PGN mengembangkan infrastruktur sudah terbukti. Saat ini, PGN telah membangun infrastruktur gas bumi nasional mencapai lebih dari 7.400 kilometer (km) yang tersebar di banyak kota/kabupaten, jumlah tersebut setara 80 persen infrastruktur gas bumi seluruh Indonesia.

"PGN tentunya punya kompetensi, sudah terbukti. Maka dari itu, kami minta PGN dapat menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi hilir nasional. Apalagi, dengan langkah pemerintah yang berencana memasukkan Pertamina Gas (Pertagas) ke PGN, tentunya akan berdampak positif, sehingga pengembangan infastruktur gas bisa lebih fokus dan makin masif," ujarnya.

Dok. Humas PGN Panitia Kerja Minyak dan Gas (Panja Migas) DPR RI menilai PGN mampu mengelola infrastruktur gas secara nasional. Hal itu dinyatakan Ketua Panja Migas DPR RI Herman Khaeron saat kunjungan kerja ke kantor pusat PGN di Jakarta, Selasa (13/2/2018)

Selain itu, Panja Migas DPR RI mendukung dan mendorong pemerintah untuk menerapkan harga gas untuk jaringan gas rumah tangga menjadi satu harga. Hal itu merupakan implementasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu.

"Dengan harga gas pada jargas menjadi satu harga, masyarakat dapat menikmati harga gas yang lebih efisien. Maka, kami minta juga kepada PGN sebagai BUMN Gas Nasional untuk dapat mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia," katanya.